Monday, 28 April 2014

Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Di Berbagai Provinsi Di Indonesia

KEMISKINAN

Kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan sumberdaya. Kemiskinan harus diperangi, bukan hanya oleh mereka yang mengalaminya, tetapi juga oleh orang yang berada di luar kemiskinan itu. Mengapa demikian? Karena memerangi kemiskinan adalah tanggung-jawab semua orang, sebagai umat beragama, sebagai anggota masyarakat sosial, sebagai pemimpin, birokrat, ilmuwan, akademisi, dan sebagai makhluk hidup (Maipita, 2013).
Penetapan jumlah masyarakat miskin, telah menjadi polemik yang berkepanjangan terutama di Indonesia. Ada yang berpendapat garis kemiskinan kita terlalu rendah, pendekatannya tidak cocok, kurang manusiawi dan lainnya. Apa sesungguhnya garis kemiskinan itu dan bagamana ia menentukan besar-kecilnya angka kemiskinan?
Agar lebih mudah menentukan apakah seseorang tergolong miskin atau tidak, diperlukan suatu patokan yang disepakati atau ditetapkan. Berdasarkan patokan inilah dipetakan posisi setiap individu atau rumahtangga, apakah berada di atas, di bawah, serta seberapa jauh posisinya di atas atau di bawah patokan. Patokan inilah yang disebut dengan garis kemiskinan (GK).
 Garis kemiskinan dapat juga diartikan sebagai tingkat pendapatan atau pengeluaran yang ditetapkan, dimana bila pendapatan seseorang berada di bawah tingkatan tersebut, maka ia dikatakan miskin (Melbourne Institute, 2012). Oleh karena itu, garis kemiskinan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya angka kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, akan semakin banyak masyarakt yang tergolong miskin.
Berbagai hal akan mempengaruhi garis kemiskinan seperti, konsep kebutuhan dasar, konsep kesejahteraan, lokasi, dan tingkat harga. Akibat berbagai faktor, misalnya biaya transportasi dan ketersediaan barang, maka harga barang dan jasa di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain.


PENGANGGURAN

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah- masalah sosial lainnya. Besarnya tingkat pengangguran di Indonesia merupakan masalah ketenagakerjaan yang paling mengkhawatirkan.
Pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi tetapi juga memberikan dampak luas di bidang sosial, keamanan dan politik yang pada ujungnya akan menimbulkan gangguan, stabilitas nasional. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya, yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang dari pengangguran adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.


KESENJANGAN

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di Negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Di Indonesia, pada awal pemerintahan orba pembuat kebijakan dan perencana pembangunan ekonomi di Jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan trickle down effects, yang menjadi salah satu topic penting di dalam literature pembangunan ekonomi di Negara-negara berkembang pada decade 1950an dan 1960an.


Dalam kasus ini saya mencoba untuk menjelaskan perbandingan kesejahteraan masyarakat pulau Jawa (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan diluar pulau Jawa seperti Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, NTB (Nusa Tenggara Barat), Papua Barat.

1.    Banten Pada bulan September 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Banten mencapai 682,71 ribu orang (5,89 persen), meningkat 26,47 ribu orang, dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar 656,24 ribu orang (5,74 persen). Pada periode yang sama juga tercatat penurunan jumlah pengangguran terbuka sebesar 26.782 orang, dengan kata lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 10,74 persen menjadi 10,10 persen. Selama setahun terakhir (Februari 2012 – Februari 2013), hampir semua sektor mengalami kenaikan jumlah pekerja. Lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak terdapat di sektor Perdagangan yang menyerap 1.243.486 orang atau hampir dari seperempat penduduk yang bekerja (25,25 persen).



2.    DKI JAKARTA Pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di DKI Jakarta mencapai 354,19 ribu orang (3,55 persen), berkurang sebesar 9,01 ribu orang (0,14 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2012 yang sebesar 363,20 ribu orang (3,69 persen). Jika dibandingkan dengan bulan September 2012, penduduk miskin berkurang sebesar 12,6 ribu orang (0,15 persen).  Jumlah angkatan kerja pada Februari 2013 tercatat 5,16 juta orang, berkurang sekitar 119,28 ribu orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2012 sebesar 5,28 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta pada Februari 2013 sebesar 4,65 juta orang, berkurang sekitar 65,94 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2012 sebesar 4,72 juta orang.



3.    Jawa Barat Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat pada bulan Maret 2013 sebesar 4.297.038 orang (9,52 persen). Dibandingkan dengan bulan September 2012 yang berjumlah 4.421..484 orang (9,89 persen), jumlah penduduk miskin bulan Maret 2013 mengalami penurunan sebesar 124.446 orang (0,37 persen). Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat pada Februari 2013 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan Februari 2012. Pada bulan Februari 2013 penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 18.573.371 orang, mengalami kenaikan 403.719 orang dibandingkan Februari tahun yang lalu sebanyak 18.169.652 orang.



4.    Jawa Tengah Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jawa Tengah pada September 2012 mencapai 4,863 juta orang (14,98 persen), berkurang 113,96 ribu orang (0,36 persen) jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang sebesar 4,977 juta orang (15,34 persen). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah pada Februari 2013 mencapai 5,57 persen, mengalami penurunan sebesar 0,06 persen dibanding TPT Agustus 2012 dengan nilai TPT sebesar 5,63 persen dan jika dibandingkan dengan Februari 2012 juga mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin dengan nilai TPT sebesar 5,88 persen.



5.    Jawa Timur  Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada bulan September 2013 dibandingkan September 2012 turun sebesar 0,35 poin persen dari 13,08 persen pada September 2012 menjadi 12,73 persen pada September 2013. Sedangkan dibandingkan dengan keadaan Maret 2013, penduduk miskin mengalami kenaikan yaitu dari sebanyak 4.865,82 ribu (12,73 persen) atau naik 0,18 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2013 yang mencapai 4.771,26 ribu(12,55 persen). Data yang dirilis BPS Jatim per Pebruri 2013, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 4,00 persen, menurun dibanding TPT Agustus 2012 (4,12 persen) dan TPT Februari 2012 (4,14 persen). Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 20,095juta orang, bertambah sekitar 0,194 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 sebesar 19,901 juta orang, dan juga lebih tinggi 0,264 juta orang dibanding Februari 2012 sebesar 19,831 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 19,291 juta orang, bertambah sekitar 0,209 juta orang dibanding keadaan Agustus 2012 sebesar 19,082 juta.



6.    DIY(Daerah Istimewa Yogyakarta) Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada September 2013 sebesar Rp 303.843,- perkapita per bulan. Sementara garis kemiskinan pada Maret 2013 sebesar Rp 283.454,- per kapita perbulan, atau garis kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 7,19 persen. Bila dibandingkan kondisi September 2012 yang sebesar Rp 270.110,- per kapita per bulan maka dalam kurun satu tahun terjadi kenaikan sebesar 12,49 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY baru saja melansir jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Agustus 2013 mencapai 3,34% atau mengalami penurunan 0,63 poin dibanding TPT Agustus 2012 sebesar 3,97%.



7.    Sumatera Barat Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat pada September 2013 adalah 380.626 jiwa. Dibanding Maret 2013 (407.470  jiwa) turun sebanyak 26.844 jiwa. Menurut wilayahnya, perkotaan meningkat sebanyak 5.356 jiwa, sebaliknya jumlah penduduk miskin perdesaan mengalami penurunan sebanyak 32 201 jiwa. Secara persentase, penduduk miskin turun sebesar 0,58 persen dari periode Maret 2013 ke September 2013 yaitu dari 8,14 persen menjadi 7,56 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di Sumatera Barat pada Agustus 2013 mencapai 2.005,6 ribu orang, berkurang 32,0 ribu orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012 sebesar 2.037,6 ribu orang atau berkurang 65,1 ribu orang dibandingkan keadaan Agustus 2011 sebesar 2.070,7 ribu orang.  Jumlah pengangguran pada Agustus 2013 mengalami peningkatan sebanyak 8,5 ribu orang menjadi 150,7 ribu orang dibandingkan  dengan keadaan Agustus 2012 yaitu sebanyak 142,2 ribu orang.



8.    Kalimantan Tengah  Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kalimantan Tengah pada Maret 2013 sebesar 136.953 orang (5,93 persen), berkurang 11.094 orang (0,58 persen) dibandingkan Maret 2012 yang mencapai 148.047 orang (6,51 persen).  Selama periode Maret 2012 – Maret 2013 penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 846 orang (dari 32.386 orang pada Maret 2012 menjadi 33.232 pada Maret 2013), sementara di daerah perdesaan berkurang 11.940 orang (dari 115.661 orang pada Maret 2012 menjadi 103.721 orang pada Maret 2013). Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2013 mencapai 1.136.066 orang bertambah sebanyak 65.856 orang dibanding keadaan Agustus 2012 dan bertambah sebanyak 9.493 orang dibanding keadaan Februari 2012. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2013 sebesar 1,82 persen, mengalami penurunan dibandingkan TPT Agustus 2012 yang mencapai 3,17 persen dan TPT Februari 2012 sebesar 2,7 persen.



9.    Sulawesi Tenggara Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Tenggara pada bulan September 2013 adalah 326,71 ribu orang (13,73 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2013 yang berjumlah 301,71 ribu orang (12,83 persen), berarti jumlah penduduk miskin naik 25,00 ribu orang (0,90 poin persen).Selama periode Maret 2013 - September 2013, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 20,01 ribu orang, sementara di daerah perkotaan bertambah 4,99 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Tenggara pada Agustus 2013 mencapai 4,46 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen poin dibanding TPT Agustus 2012 sebesar 4,04 persen. TPT tertinggi adalah di Kota Kendari yaitu sebesar 9,55 persen dan TPT terendah adalah di Kabupaten Konawe Selatan yaitu sebesar 0,46 persen.Sektor pertanian, sektor jasa, dan sektor perdagangan secara berurutan menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja pada bulan Agustus 2013, masing-masing sebesar 402.377 orang (41,53 persen), 185.858 orang (19,18 persen), dan 176.665 orang (18,23 persen).



10.  Nusa Tenggara Barat (NTB) Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2012 mencapai 828,33 ribu orang (18,02 persen), berkurang 24,3 ribu orang (2,85 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang sebesar 852,64 ribu orang (18,63 persen). Selama periode Maret – September 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 18,0 ribu orang (dari 433,34 ribu orang pada Maret 2012 menjadi 415,38 ribu orang pada September 2012), sementara di daerah perdesaan berkurang 6,4 ribu orang (dari 419,31 orang pada Maret 2012 menjadi 412,94 ribu orang pada September 2012). Jumlah penduduk yang bekerja di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai 1.981.842 orang, berkurang sekitar 133.501 orang dibanding keadaan Februari 2013 yang berjumlah 2.115.343 orang atau bertambah 3.078 orang dibanding keadaan Agustus 2012 yang berjumlah 1.978.764 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai5,38 persen, mengalami kenaikan dibanding TPT Februari 2013 (5,37 persen) dan juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan TPT Agustus 2012 (5,26 persen).



11.  Papua Barat Jumlah penduduk yang bekerja di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai 1.981.842 orang, berkurang sekitar 133.501 orang dibanding keadaan Februari 2013 yang berjumlah 2.115.343 orang atau bertambah 3.078 orang dibanding keadaan Agustus 2012 yang berjumlah 1.978.764 orang.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai 5,38 persen, mengalami kenaikan dibanding TPT Februari 2013 (5,37 persen) dan juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan TPT Agustus 2012 (5,26 persen). Jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua Barat mencapai 370.750 orang, turun sebesar4.439 orang dibandingkan Februari 2013 dan naik sebesar 9.153 orang dibandingkan satu  tahun yang lalu (Agustus 2012) Penduduk yang bekerja berkurang sebanyak 4.811 orang dari Februari 2013 dan bertambah11.878 orang dibanding keadaan Agustus 2012.Pada bulan Agustus 2013 pengangguran mencapai angka 17.131 orang, meningkat 372 orang dibanding Februari 2013 namun menurun sebanyak 2.725 orang dari Agustus 2012. Pada bulan Agustus 2013 TPT sebesar 4,62 persen menurun sebesar 0,15 persen dibandingkan Februari 2013 dan juga turun 1,02 persen dibandingkan Agustus 2012.



KESIMPULAN
Menurut saya, dari seluruh data diatas apabila kita bandingkan akan menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia paling banyak terdapat di Jawa Timur, yang jumlahnya 5,1 juta. Catatan sebagai kantong kawasan kaum miskin tentu saja membuat warga dan pemerintah di Jawa Timur, perlu terus bekerja dalam menanggulangi angka kemiskinan, pengangguran serta kesenjangan yang terjadi pada daerah tersebut. Akan tetapi ada baiknya pemerinta diseluruh daerah Indonesia harus selalu memperhatikan rakyat yang kurang mampu agar dapat terciptanya kesejahteraan yag merata. Kemudian, diharapkan pemerintah juga lebih peka terhadap pentingnya pendidikan guna untuk membangun SDM yang lebih baik, khususnya pendidikan untuk di daerah-daerah terpencil yang minimnya sarana pendidikan. Lalu, diharapkan juga pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas agar bisa menampung para pengangguran yang jumlahnya semakin meningkat dan dengan cara itulah niscaya kesenjangan pun akan terhindarkan sera seluruh rakyat Indonesia menjadi sejahtera.

SUMBER:

Tuesday, 25 March 2014

Bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono?

Perkembangan pemerintahan NKRI pasca jatuhnya kekuasaan orde baru atau yang biasa disebut era reformasi yang difokuskan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. SBY juga merupakan presiden Indonesia yang pertama kali berhasil melaksanakan masa pemerintahannya secara penuh di masa reformasi ini. Pada masa pemerintahan SBY ini terdapat beberapa kondisi dan kebijakan yang ditempuh baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, maupun budaya. Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono atau yang terkenal dengan sebutan SBY, telah membuat babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi global yang sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi pasar finansial, walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan mampu bertahan. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.

Munculnya kebijakan pembelian minyak dengan patokan harga dunia membuat masyarakat semakin menderita. Fluktuasi harga minyak yang berubah-ubah membawa ketidakpastian harga minyak bumi. Dampaknya masyarakat diombang-ambingkan dengan harga minyak yang tidak pasti. Patokan harga luar negeri yang relatif tinggi bagi masyarakat Indonesia membuat beberapa sektor perekonomian mengalami kenaikan harga. Pemerintah lewat kebijakan penegakan hukum telah dapat mengembalikan kepercayaan rakyat untuk menyerahkan mandat pemerintahan kepada eksekutif,sehingga dalam periode kepemimpinan SBY ini masyarakat lebih memandang bahwapemerintah serius dalam menangani masalah perekonomian yang berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat . Permasalahan Pada masa Orde Baru, perkembangan ekonomi dan politik terlihat jelas. Tetapi,rakyat dikekang sehingga tidak ada kebebasan berpendapat. Setelah reformasi telahberlangsung pergantian kepemerintahan.

Bank Indonesia (BI) memperkirakanpertumbuhan ekonomiIndonesia dapat mencapai5,5-6 persen pada 2010 danmeningkat menjadi 6-6,5persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baikdari perkiraan semula. Sementara itu,pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektoreksternal perekonomianIndonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggidan pengurangan utang Negara. Perkembangan yang terjadi dalam lima tahunterakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi duniamengenai Indonesia. Pertumbuhan makro ekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6% Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005 dan sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya.

Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%. Core inflation pun naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%. Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan. Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah. Berdasarkan janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh Demokrat di bidang ekonomi.

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat besar. Berdasarkan catatan koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009 meningkat 31 persen dalam lima tahun terakhir. Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun. Adapun posisi utang Janusari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun atau naik Rp 392 triliun. Apabila pada tahun 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per kepala, pada Februari 2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala. Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, koalisi menilai rezim sekarang ini adalah rezim anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan turunnya secara drastis subsidi. Pada tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar 6,3 persen dari produk domestik bruto. Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB.

Presiden SBY mengakui, jika dilihat sekilas pembangunan ekonomi pemerintahannya hanya berkaitan dengan investasi bisnis dan pembangunan ekonomi skala menengah dan skala besar. Tapi SBY menegaskan, tanpa investasi besar, ekonomi Indonesia takkan terangkat. Panjang lebar SBY menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hal yang amat penting dan tak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi riil masyarakat. Jadi arah pembangunan ekonomi sudah benar. Kalau masih ada kekurangan di sana dan di sini, ada koreksi, pemerintah terbuka akan kritik itu," tegas Susilo Bambang Yudhoyono.

Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai cara sendiri menjadi pembangunan pertanian Indonesia berhasil. Bahkan cara ini lah yang digunakan Indonesia sejak SBY memimpin. Cara pembangunan pertanian itu, SBY menyebutnya sebagai strategi pembangunan ekonomi ‘jalan tengah’. Strategi ini menggabungkan dua mekanisme pembangunan ekonomi.

“Pertama, strategi pembangunan ekonomi me-lalui pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada kekuatan ekonomi pasar untuk menentukan arah pembangunan. Peranan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan pasar yang dapat berfungsi secara efisien dan efektif,” papar SBY di IPB Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/12). Hanya saja, menurut SBY model ini tidak mampu mewujud-kan perekonomian yang equitable.  Terlebih, sering gagal menghadirkan keadilan, antara lain tertinggal-nya kaum rentan dan miskin dari pertumbuhan ekonomi yang cepat.

“Kedua, pembangunan ekonomi yang lebih menekankan perlunya keterlibatan pemerintah yang besar dalam pembangunan. Keterlibatan pemerintah harus dilakukan sejak dari perancangan strategis sampai dengan tahap implementasinya. Model pem-bangunan pertanian merupakan pengejawantahan dari konsep command and centralized-economy atau konomi komando,” jelas SBY. Dua tipe pembangunan ekonomi itu SBY gabungkan menjadi satu tipe pembangunan ekonomi pertanian. Dalam tipe gabungan itu, intervensi kebijakan pemerintah diperlukan dengan tetap melibatkan sektor lain seperti swasta, BUMN, dan koperasi.

Ada enam prioritas pembangunan yang ditetapkan Presiden dalam rapat kabinet:
1.      Pertumbuhan ekonomi
2.      Penciptaan lapangan pekerjaan
3.      Stabilitas harga
4.      Pengentasan kemiskinan
5.      Ketahanan pangan
6.      Ketahanan energi
"Apapun yang terjadi di dunia akibat perubahan iklim, produksi, pangan di dalam negeri kita harus ada. Ini berarti suplai harus ada, agar harga terjangkau. Demikian juga dengan energi," kata Presiden SBY. SBY mengaku sudah berdiskusi dengan Wakil Presiden Boediono untuk menyukseskan rencana tersebut. "Kami usahakan bereskan semua, apakah itu kebijakan, regulasi, dan iklim. Dengan demikian, tahun 2013 dan 2014 kami siap menghadapi tantangan global dan tetap fokus pada enam sasaran yang telah saya sampaikan tadi," tegas SBY.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh dalam pembangunan ekonomi nya lebih ke arah investasi bisnis dan sektor pertanian,perikanan,peternakan dan kehutanan.

Kemudian dalam 10 tahun terakhir (1998-2008), pembangunan di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, pada tahun 1998 minus 13.1 persen. Pada SBY tampil sebagai Presiden, tahun 2004, pertumbuhan ekonomi naik pesat menjadi 5.1 persen. Dan tahun 2008 diproyeksikan sebesar 6,4 persen. Cadangan devisa yang semula 33.8 miliar dolar AS, pada tahun 2008 naik menjadi 69.1 persen. Tingkat kemiskinan juga terus berkurang. Pada tahun 1998, angka kemiskinan mencapai 24.2 persen. Pada masa awal Presiden SBY, tingkat kemiskinan ini turun menjadi 16.7 persen. Dan pada 2008 tinggal 15.4 persen dari total penduduk Indonesia. Utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dipangkas habis pada masa pemerintahan SBY. Tengok saja, pada tahun 1998, utang Indonesia kepada IMF sebesar 9.1 miliar dolar AS. Pada tahun 2006, dua tahun setelah memimpin Indonesia, Presiden SBY berhasil melunasi seluruh utang kita sebesar 7.8 miliar dolar AS.


Selengkapnya, lihat data-data laju pembangunan Indonesia 10 tahun terakhir berikut. Data-data ini berasal dari BPS.


















"Masyarakat desa sangat merasakan pertumbuhan ekonomi," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Kamis (26/12), di Jakarta.

Nurhayati menambahkan, saat ini masyarakat desa sudah menikmati program-program pemberdayaan ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Contohnya, program PNPM Mandiri yang berhasil menciptakan pembangunan infrastruktur di desa, jalan-jalan, dan subsidi pupuk.

"Keberhasilan pemerataan pembangunan juga bisa dilihat dari akses pendidikan yang bisa dinikmati seluruh masyarakat desa. Pemerintah telah mencanangkan program bidik misi. Mahasiswa yang ikut program ini tidak hanya bebas kuliah tapi dapat insentif Rp 600 ribu per bulan," katanya. Ironisnya, klaim Demokrat itu bertentangan dengan data yang pernah dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Menurut BPS, pada 2002 ada 20 persen orang kaya di Indonesia yang menikmati 41 persen pendapatan nasional. Tahun 2012, saat SBY-Boediono memerintah, orang-orang kaya menikmati 49 persen pendapatan nasional atau hampir separuh dari total pendapatan negara. Hal sebaliknya terjadi di kalangan masyarakat miskin. Pada 2002, 40 persen kelompok miskin hanya menikmati 20 persen pendapatan nasional. Angka itu terus menurun pada 2012 saat orang miskin hanya menikmati 16 persen pendapatan nasional. Artinya, hasil pembangunan semakin sedikit dinikmati orang miskin.
Masih menurut BPS, persoalan ekonomi tidak hanya menyangkut kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat. Dari data BPS 2012, sebanyak 57,6 persen PDB Indonesia dihasilkan Pulau Jawa dan Bali. Sisanya sebanyak 23,7 persen dihasilkan Sumatera, 9,8 persen dihasilkan Kalimantan. Sedangkan Kawasan Timur yang meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya menghasilkan PDB 9 persen. Fakta ini menunjukkan 80 persen kegiatan perekonomian terjadi di Pulau Jawa.
Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, kesenjangan ekonomi menyebabkan tingginya angka daerah tertinggal di kawasan Indonesia bagian timur. Persentase jumlah orang miskin di kawasan itu dua kali lebih tinggi daripada rata-rata nasional.

KESIMPULAN
Bahwa pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat. Akan tetapi Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi dalam pemerintahan yang akan berjalan untuk beberapa tahun ke depan lagi. Namun, terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita harus memandang dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru, memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa saja hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk pada Orde Baru tidak terlihat. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat. Meski begitu, musyawarah mufakat ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Sehingga dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi.

SUMBER

Sunday, 23 March 2014

POWERPUFF

This is my first blog and i wanna tell you about my beloved unbiological sisters from another mother, sincerely my best friend.


POWERPUFF

Well, i have two amazing friends who always beside me when i'm down and happy. They're my favorite neighbor. Their name are Hani and Lia. Hani is a collage student like me and Lia still in senior high school. Even though we have different age but it doesn't matter because we always supporting and trying to give our best for each other.

Our friendship began when i was a little kid with Lia because at that time Hani hadn't moved from her old house in Rawamangun to  Harapan Baru. I knew Lia for a long time because we were at the same elementary school and she was my junior. Lia, Hani and i was close for each other when there was a celebrations on August 17 and we were participated to dance at that celebration. That was the first time i met Hani and to be honest she always smiled at me, so i thought that she was kinda friendly girl. I didn't know how but after that celebration we were started to played together and promised to each other at the next day to became a good friends. Year by year we spent our weekend together. Most the time they played at my house and slept over night in my bedroom. 

I never get bored to play with them until now and we called our self as POWERPUFF because there was an action figure named 'powerpuff girl' and they're 3 was girls who always together until they grow up together hahaha

In short, i feel so blessed to have them in my life. Thanks to Allah to bring me such a best friends like them. I hope our friendship will be last forever. I love you girls so much damn!




xoxo


p.s: sorry if there's a mistake in my writing :)