Monday, 28 April 2014

Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Di Berbagai Provinsi Di Indonesia

KEMISKINAN

Kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan sumberdaya. Kemiskinan harus diperangi, bukan hanya oleh mereka yang mengalaminya, tetapi juga oleh orang yang berada di luar kemiskinan itu. Mengapa demikian? Karena memerangi kemiskinan adalah tanggung-jawab semua orang, sebagai umat beragama, sebagai anggota masyarakat sosial, sebagai pemimpin, birokrat, ilmuwan, akademisi, dan sebagai makhluk hidup (Maipita, 2013).
Penetapan jumlah masyarakat miskin, telah menjadi polemik yang berkepanjangan terutama di Indonesia. Ada yang berpendapat garis kemiskinan kita terlalu rendah, pendekatannya tidak cocok, kurang manusiawi dan lainnya. Apa sesungguhnya garis kemiskinan itu dan bagamana ia menentukan besar-kecilnya angka kemiskinan?
Agar lebih mudah menentukan apakah seseorang tergolong miskin atau tidak, diperlukan suatu patokan yang disepakati atau ditetapkan. Berdasarkan patokan inilah dipetakan posisi setiap individu atau rumahtangga, apakah berada di atas, di bawah, serta seberapa jauh posisinya di atas atau di bawah patokan. Patokan inilah yang disebut dengan garis kemiskinan (GK).
 Garis kemiskinan dapat juga diartikan sebagai tingkat pendapatan atau pengeluaran yang ditetapkan, dimana bila pendapatan seseorang berada di bawah tingkatan tersebut, maka ia dikatakan miskin (Melbourne Institute, 2012). Oleh karena itu, garis kemiskinan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya angka kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, akan semakin banyak masyarakt yang tergolong miskin.
Berbagai hal akan mempengaruhi garis kemiskinan seperti, konsep kebutuhan dasar, konsep kesejahteraan, lokasi, dan tingkat harga. Akibat berbagai faktor, misalnya biaya transportasi dan ketersediaan barang, maka harga barang dan jasa di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain.


PENGANGGURAN

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah- masalah sosial lainnya. Besarnya tingkat pengangguran di Indonesia merupakan masalah ketenagakerjaan yang paling mengkhawatirkan.
Pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi tetapi juga memberikan dampak luas di bidang sosial, keamanan dan politik yang pada ujungnya akan menimbulkan gangguan, stabilitas nasional. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya, yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang dari pengangguran adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.


KESENJANGAN

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di Negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Di Indonesia, pada awal pemerintahan orba pembuat kebijakan dan perencana pembangunan ekonomi di Jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan trickle down effects, yang menjadi salah satu topic penting di dalam literature pembangunan ekonomi di Negara-negara berkembang pada decade 1950an dan 1960an.


Dalam kasus ini saya mencoba untuk menjelaskan perbandingan kesejahteraan masyarakat pulau Jawa (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan diluar pulau Jawa seperti Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, NTB (Nusa Tenggara Barat), Papua Barat.

1.    Banten Pada bulan September 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Banten mencapai 682,71 ribu orang (5,89 persen), meningkat 26,47 ribu orang, dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar 656,24 ribu orang (5,74 persen). Pada periode yang sama juga tercatat penurunan jumlah pengangguran terbuka sebesar 26.782 orang, dengan kata lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 10,74 persen menjadi 10,10 persen. Selama setahun terakhir (Februari 2012 – Februari 2013), hampir semua sektor mengalami kenaikan jumlah pekerja. Lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak terdapat di sektor Perdagangan yang menyerap 1.243.486 orang atau hampir dari seperempat penduduk yang bekerja (25,25 persen).



2.    DKI JAKARTA Pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di DKI Jakarta mencapai 354,19 ribu orang (3,55 persen), berkurang sebesar 9,01 ribu orang (0,14 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2012 yang sebesar 363,20 ribu orang (3,69 persen). Jika dibandingkan dengan bulan September 2012, penduduk miskin berkurang sebesar 12,6 ribu orang (0,15 persen).  Jumlah angkatan kerja pada Februari 2013 tercatat 5,16 juta orang, berkurang sekitar 119,28 ribu orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2012 sebesar 5,28 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta pada Februari 2013 sebesar 4,65 juta orang, berkurang sekitar 65,94 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2012 sebesar 4,72 juta orang.



3.    Jawa Barat Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat pada bulan Maret 2013 sebesar 4.297.038 orang (9,52 persen). Dibandingkan dengan bulan September 2012 yang berjumlah 4.421..484 orang (9,89 persen), jumlah penduduk miskin bulan Maret 2013 mengalami penurunan sebesar 124.446 orang (0,37 persen). Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat pada Februari 2013 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan Februari 2012. Pada bulan Februari 2013 penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 18.573.371 orang, mengalami kenaikan 403.719 orang dibandingkan Februari tahun yang lalu sebanyak 18.169.652 orang.



4.    Jawa Tengah Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jawa Tengah pada September 2012 mencapai 4,863 juta orang (14,98 persen), berkurang 113,96 ribu orang (0,36 persen) jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang sebesar 4,977 juta orang (15,34 persen). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah pada Februari 2013 mencapai 5,57 persen, mengalami penurunan sebesar 0,06 persen dibanding TPT Agustus 2012 dengan nilai TPT sebesar 5,63 persen dan jika dibandingkan dengan Februari 2012 juga mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin dengan nilai TPT sebesar 5,88 persen.



5.    Jawa Timur  Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada bulan September 2013 dibandingkan September 2012 turun sebesar 0,35 poin persen dari 13,08 persen pada September 2012 menjadi 12,73 persen pada September 2013. Sedangkan dibandingkan dengan keadaan Maret 2013, penduduk miskin mengalami kenaikan yaitu dari sebanyak 4.865,82 ribu (12,73 persen) atau naik 0,18 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2013 yang mencapai 4.771,26 ribu(12,55 persen). Data yang dirilis BPS Jatim per Pebruri 2013, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 4,00 persen, menurun dibanding TPT Agustus 2012 (4,12 persen) dan TPT Februari 2012 (4,14 persen). Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 20,095juta orang, bertambah sekitar 0,194 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 sebesar 19,901 juta orang, dan juga lebih tinggi 0,264 juta orang dibanding Februari 2012 sebesar 19,831 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 19,291 juta orang, bertambah sekitar 0,209 juta orang dibanding keadaan Agustus 2012 sebesar 19,082 juta.



6.    DIY(Daerah Istimewa Yogyakarta) Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada September 2013 sebesar Rp 303.843,- perkapita per bulan. Sementara garis kemiskinan pada Maret 2013 sebesar Rp 283.454,- per kapita perbulan, atau garis kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 7,19 persen. Bila dibandingkan kondisi September 2012 yang sebesar Rp 270.110,- per kapita per bulan maka dalam kurun satu tahun terjadi kenaikan sebesar 12,49 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY baru saja melansir jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Agustus 2013 mencapai 3,34% atau mengalami penurunan 0,63 poin dibanding TPT Agustus 2012 sebesar 3,97%.



7.    Sumatera Barat Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat pada September 2013 adalah 380.626 jiwa. Dibanding Maret 2013 (407.470  jiwa) turun sebanyak 26.844 jiwa. Menurut wilayahnya, perkotaan meningkat sebanyak 5.356 jiwa, sebaliknya jumlah penduduk miskin perdesaan mengalami penurunan sebanyak 32 201 jiwa. Secara persentase, penduduk miskin turun sebesar 0,58 persen dari periode Maret 2013 ke September 2013 yaitu dari 8,14 persen menjadi 7,56 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di Sumatera Barat pada Agustus 2013 mencapai 2.005,6 ribu orang, berkurang 32,0 ribu orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012 sebesar 2.037,6 ribu orang atau berkurang 65,1 ribu orang dibandingkan keadaan Agustus 2011 sebesar 2.070,7 ribu orang.  Jumlah pengangguran pada Agustus 2013 mengalami peningkatan sebanyak 8,5 ribu orang menjadi 150,7 ribu orang dibandingkan  dengan keadaan Agustus 2012 yaitu sebanyak 142,2 ribu orang.



8.    Kalimantan Tengah  Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kalimantan Tengah pada Maret 2013 sebesar 136.953 orang (5,93 persen), berkurang 11.094 orang (0,58 persen) dibandingkan Maret 2012 yang mencapai 148.047 orang (6,51 persen).  Selama periode Maret 2012 – Maret 2013 penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 846 orang (dari 32.386 orang pada Maret 2012 menjadi 33.232 pada Maret 2013), sementara di daerah perdesaan berkurang 11.940 orang (dari 115.661 orang pada Maret 2012 menjadi 103.721 orang pada Maret 2013). Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2013 mencapai 1.136.066 orang bertambah sebanyak 65.856 orang dibanding keadaan Agustus 2012 dan bertambah sebanyak 9.493 orang dibanding keadaan Februari 2012. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2013 sebesar 1,82 persen, mengalami penurunan dibandingkan TPT Agustus 2012 yang mencapai 3,17 persen dan TPT Februari 2012 sebesar 2,7 persen.



9.    Sulawesi Tenggara Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Tenggara pada bulan September 2013 adalah 326,71 ribu orang (13,73 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2013 yang berjumlah 301,71 ribu orang (12,83 persen), berarti jumlah penduduk miskin naik 25,00 ribu orang (0,90 poin persen).Selama periode Maret 2013 - September 2013, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 20,01 ribu orang, sementara di daerah perkotaan bertambah 4,99 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Tenggara pada Agustus 2013 mencapai 4,46 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen poin dibanding TPT Agustus 2012 sebesar 4,04 persen. TPT tertinggi adalah di Kota Kendari yaitu sebesar 9,55 persen dan TPT terendah adalah di Kabupaten Konawe Selatan yaitu sebesar 0,46 persen.Sektor pertanian, sektor jasa, dan sektor perdagangan secara berurutan menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja pada bulan Agustus 2013, masing-masing sebesar 402.377 orang (41,53 persen), 185.858 orang (19,18 persen), dan 176.665 orang (18,23 persen).



10.  Nusa Tenggara Barat (NTB) Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2012 mencapai 828,33 ribu orang (18,02 persen), berkurang 24,3 ribu orang (2,85 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang sebesar 852,64 ribu orang (18,63 persen). Selama periode Maret – September 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 18,0 ribu orang (dari 433,34 ribu orang pada Maret 2012 menjadi 415,38 ribu orang pada September 2012), sementara di daerah perdesaan berkurang 6,4 ribu orang (dari 419,31 orang pada Maret 2012 menjadi 412,94 ribu orang pada September 2012). Jumlah penduduk yang bekerja di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai 1.981.842 orang, berkurang sekitar 133.501 orang dibanding keadaan Februari 2013 yang berjumlah 2.115.343 orang atau bertambah 3.078 orang dibanding keadaan Agustus 2012 yang berjumlah 1.978.764 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai5,38 persen, mengalami kenaikan dibanding TPT Februari 2013 (5,37 persen) dan juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan TPT Agustus 2012 (5,26 persen).



11.  Papua Barat Jumlah penduduk yang bekerja di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai 1.981.842 orang, berkurang sekitar 133.501 orang dibanding keadaan Februari 2013 yang berjumlah 2.115.343 orang atau bertambah 3.078 orang dibanding keadaan Agustus 2012 yang berjumlah 1.978.764 orang.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai 5,38 persen, mengalami kenaikan dibanding TPT Februari 2013 (5,37 persen) dan juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan TPT Agustus 2012 (5,26 persen). Jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua Barat mencapai 370.750 orang, turun sebesar4.439 orang dibandingkan Februari 2013 dan naik sebesar 9.153 orang dibandingkan satu  tahun yang lalu (Agustus 2012) Penduduk yang bekerja berkurang sebanyak 4.811 orang dari Februari 2013 dan bertambah11.878 orang dibanding keadaan Agustus 2012.Pada bulan Agustus 2013 pengangguran mencapai angka 17.131 orang, meningkat 372 orang dibanding Februari 2013 namun menurun sebanyak 2.725 orang dari Agustus 2012. Pada bulan Agustus 2013 TPT sebesar 4,62 persen menurun sebesar 0,15 persen dibandingkan Februari 2013 dan juga turun 1,02 persen dibandingkan Agustus 2012.



KESIMPULAN
Menurut saya, dari seluruh data diatas apabila kita bandingkan akan menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia paling banyak terdapat di Jawa Timur, yang jumlahnya 5,1 juta. Catatan sebagai kantong kawasan kaum miskin tentu saja membuat warga dan pemerintah di Jawa Timur, perlu terus bekerja dalam menanggulangi angka kemiskinan, pengangguran serta kesenjangan yang terjadi pada daerah tersebut. Akan tetapi ada baiknya pemerinta diseluruh daerah Indonesia harus selalu memperhatikan rakyat yang kurang mampu agar dapat terciptanya kesejahteraan yag merata. Kemudian, diharapkan pemerintah juga lebih peka terhadap pentingnya pendidikan guna untuk membangun SDM yang lebih baik, khususnya pendidikan untuk di daerah-daerah terpencil yang minimnya sarana pendidikan. Lalu, diharapkan juga pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas agar bisa menampung para pengangguran yang jumlahnya semakin meningkat dan dengan cara itulah niscaya kesenjangan pun akan terhindarkan sera seluruh rakyat Indonesia menjadi sejahtera.

SUMBER:

No comments:

Post a Comment