KEMISKINAN
Kemiskinan timbul akibat perbedaan
kemampuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan sumberdaya. Kemiskinan harus
diperangi, bukan hanya oleh mereka yang mengalaminya, tetapi juga oleh orang
yang berada di luar kemiskinan itu. Mengapa demikian? Karena memerangi
kemiskinan adalah tanggung-jawab semua orang, sebagai umat beragama, sebagai
anggota masyarakat sosial, sebagai pemimpin, birokrat, ilmuwan, akademisi, dan
sebagai makhluk hidup (Maipita, 2013).
Penetapan jumlah masyarakat miskin,
telah menjadi polemik yang berkepanjangan terutama di Indonesia. Ada yang
berpendapat garis kemiskinan kita terlalu rendah, pendekatannya tidak cocok,
kurang manusiawi dan lainnya. Apa sesungguhnya garis kemiskinan itu dan
bagamana ia menentukan besar-kecilnya angka kemiskinan?
Agar lebih mudah menentukan apakah
seseorang tergolong miskin atau tidak, diperlukan suatu patokan yang disepakati
atau ditetapkan. Berdasarkan patokan inilah dipetakan posisi setiap individu
atau rumahtangga, apakah berada di atas, di bawah, serta seberapa jauh
posisinya di atas atau di bawah patokan. Patokan inilah yang disebut dengan
garis kemiskinan (GK).
Garis kemiskinan dapat juga diartikan sebagai
tingkat pendapatan atau pengeluaran yang ditetapkan, dimana bila pendapatan
seseorang berada di bawah tingkatan tersebut, maka ia dikatakan miskin
(Melbourne Institute, 2012). Oleh karena itu, garis kemiskinan sangat
berpengaruh terhadap besar kecilnya angka kemiskinan. Semakin tinggi garis
kemiskinan, akan semakin banyak masyarakt yang tergolong miskin.
Berbagai hal akan mempengaruhi garis
kemiskinan seperti, konsep kebutuhan dasar, konsep kesejahteraan, lokasi, dan
tingkat harga. Akibat berbagai faktor, misalnya biaya transportasi dan
ketersediaan barang, maka harga barang dan jasa di suatu daerah dapat berbeda
dengan daerah lain.
PENGANGGURAN
Pengangguran umumnya disebabkan karena
jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang
mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian
karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan
berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah- masalah
sosial lainnya. Besarnya tingkat pengangguran di Indonesia merupakan masalah
ketenagakerjaan yang paling mengkhawatirkan.
Pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah
ekonomi tetapi juga memberikan dampak luas di bidang sosial, keamanan dan
politik yang pada ujungnya akan menimbulkan gangguan, stabilitas nasional.
Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran
konsumsinya, yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan.
Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang
buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu
tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga
mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang dari
pengangguran adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.
KESENJANGAN
Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan
distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berendapatan tinggi dan
kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah
orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua
masalah besar di Negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.
Di
Indonesia, pada awal pemerintahan orba pembuat kebijakan dan perencana
pembangunan ekonomi di Jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan
ekonomi akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan trickle down effects, yang
menjadi salah satu topic penting di dalam literature pembangunan ekonomi di
Negara-negara berkembang pada decade 1950an dan 1960an.
Dalam kasus ini saya mencoba untuk menjelaskan perbandingan kesejahteraan masyarakat pulau Jawa (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan diluar pulau Jawa seperti Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, NTB (Nusa Tenggara Barat), Papua Barat.
Dalam kasus ini saya mencoba untuk menjelaskan perbandingan kesejahteraan masyarakat pulau Jawa (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan diluar pulau Jawa seperti Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, NTB (Nusa Tenggara Barat), Papua Barat.
1.
Banten Pada
bulan September 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan
pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Banten mencapai
682,71 ribu orang (5,89 persen), meningkat 26,47 ribu orang, dibandingkan
dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar 656,24 ribu orang (5,74 persen). Pada
periode yang sama juga tercatat penurunan jumlah pengangguran terbuka sebesar
26.782 orang, dengan kata lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun
dari 10,74 persen menjadi 10,10 persen. Selama setahun terakhir (Februari 2012
– Februari 2013), hampir semua sektor mengalami kenaikan jumlah pekerja.
Lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak terdapat di sektor Perdagangan
yang menyerap 1.243.486 orang atau hampir dari seperempat penduduk yang bekerja
(25,25 persen).
2.
DKI
JAKARTA Pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk
dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di DKI
Jakarta mencapai 354,19 ribu orang (3,55 persen), berkurang sebesar 9,01 ribu
orang (0,14 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2012
yang sebesar 363,20 ribu orang (3,69 persen). Jika dibandingkan dengan bulan
September 2012, penduduk miskin berkurang sebesar 12,6 ribu orang (0,15
persen). Jumlah angkatan kerja pada Februari 2013 tercatat 5,16 juta orang,
berkurang sekitar 119,28 ribu orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada
Februari 2012 sebesar 5,28 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi
DKI Jakarta pada Februari 2013 sebesar 4,65 juta orang, berkurang
sekitar 65,94 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2012 sebesar
4,72 juta orang.
3.
Jawa
Barat Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis
Kemiskinan) di Jawa Barat pada bulan Maret 2013 sebesar 4.297.038 orang (9,52
persen). Dibandingkan dengan bulan September 2012 yang berjumlah 4.421..484
orang (9,89 persen), jumlah penduduk miskin bulan Maret 2013 mengalami
penurunan sebesar 124.446 orang (0,37 persen). Jumlah penduduk yang
bekerja di Jawa Barat pada Februari 2013 juga mengalami peningkatan dibandingkan
dengan Februari 2012. Pada bulan Februari 2013 penduduk yang bekerja tercatat
sebanyak 18.573.371 orang, mengalami kenaikan 403.719 orang dibandingkan
Februari tahun yang lalu sebanyak 18.169.652 orang.
4.
Jawa
Tengah Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis
Kemiskinan) di Provinsi Jawa Tengah pada September 2012 mencapai 4,863 juta
orang (14,98 persen), berkurang 113,96 ribu orang (0,36 persen) jika
dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang sebesar 4,977
juta orang (15,34 persen). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa
Tengah pada Februari 2013 mencapai 5,57 persen, mengalami penurunan sebesar
0,06 persen dibanding TPT Agustus 2012 dengan nilai TPT sebesar 5,63 persen dan
jika dibandingkan dengan Februari 2012 juga mengalami penurunan sebesar 0,31
persen poin dengan nilai TPT sebesar 5,88 persen.
5.
Jawa
Timur Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada bulan September
2013 dibandingkan September 2012 turun sebesar 0,35 poin persen dari 13,08
persen pada September 2012 menjadi 12,73 persen pada September 2013. Sedangkan
dibandingkan dengan keadaan Maret 2013, penduduk miskin mengalami kenaikan
yaitu dari sebanyak 4.865,82 ribu (12,73 persen) atau naik 0,18 persen
dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2013 yang mencapai
4.771,26 ribu(12,55 persen). Data yang dirilis BPS Jatim per
Pebruri 2013, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa
Timur pada Februari 2013 mencapai 4,00 persen, menurun dibanding TPT
Agustus 2012 (4,12 persen) dan TPT Februari 2012 (4,14 persen). Jumlah
angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 20,095juta orang,
bertambah sekitar 0,194 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012
sebesar 19,901 juta orang, dan juga lebih tinggi 0,264 juta orang
dibanding Februari 2012 sebesar 19,831 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja
di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 19,291 juta orang, bertambah
sekitar 0,209 juta orang dibanding keadaan Agustus 2012 sebesar 19,082 juta.
6.
DIY(Daerah
Istimewa Yogyakarta) Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
pada September 2013 sebesar Rp 303.843,- perkapita per bulan. Sementara garis
kemiskinan pada Maret 2013 sebesar Rp 283.454,- per kapita perbulan, atau garis
kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 7,19 persen. Bila dibandingkan kondisi September
2012 yang sebesar Rp 270.110,- per kapita per bulan maka dalam kurun satu
tahun terjadi kenaikan sebesar 12,49 persen. Badan
Pusat Statistik (BPS) DIY baru saja melansir jumlah Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Agustus 2013 mencapai 3,34% atau mengalami
penurunan 0,63 poin dibanding TPT Agustus 2012 sebesar 3,97%.
7.
Sumatera
Barat Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat pada
September 2013 adalah 380.626 jiwa. Dibanding Maret 2013 (407.470 jiwa)
turun sebanyak 26.844 jiwa. Menurut wilayahnya, perkotaan meningkat sebanyak
5.356 jiwa, sebaliknya jumlah penduduk miskin perdesaan mengalami penurunan
sebanyak 32 201 jiwa. Secara persentase, penduduk miskin turun sebesar 0,58
persen dari periode Maret 2013 ke September 2013 yaitu dari 8,14 persen menjadi
7,56 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di Sumatera Barat pada
Agustus 2013 mencapai 2.005,6 ribu orang, berkurang 32,0 ribu orang
dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012 sebesar 2.037,6 ribu orang atau
berkurang 65,1 ribu orang dibandingkan keadaan Agustus 2011 sebesar 2.070,7
ribu orang. Jumlah pengangguran pada Agustus 2013 mengalami peningkatan
sebanyak 8,5 ribu orang menjadi 150,7 ribu orang dibandingkan dengan
keadaan Agustus 2012 yaitu sebanyak 142,2 ribu orang.
8.
Kalimantan
Tengah Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per
kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kalimantan Tengah
pada Maret 2013 sebesar 136.953 orang (5,93 persen), berkurang 11.094 orang
(0,58 persen) dibandingkan Maret 2012 yang mencapai 148.047 orang (6,51
persen). Selama periode Maret 2012 – Maret 2013 penduduk miskin di
daerah perkotaan bertambah sekitar 846 orang (dari 32.386 orang pada Maret
2012 menjadi 33.232 pada Maret 2013), sementara di daerah perdesaan berkurang
11.940 orang (dari 115.661 orang pada Maret 2012 menjadi 103.721 orang pada
Maret 2013). Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan
Tengah pada Februari 2013 mencapai 1.136.066 orang bertambah sebanyak 65.856
orang dibanding keadaan Agustus 2012 dan bertambah sebanyak 9.493 orang
dibanding keadaan Februari 2012. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di
Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2013 sebesar 1,82 persen,
mengalami penurunan dibandingkan TPT Agustus 2012 yang mencapai 3,17 persen dan
TPT Februari 2012 sebesar 2,7 persen.
9.
Sulawesi
Tenggara Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis
Kemiskinan) di Sulawesi Tenggara pada bulan September 2013 adalah 326,71 ribu
orang (13,73 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2013
yang berjumlah 301,71 ribu orang (12,83 persen), berarti jumlah penduduk miskin
naik 25,00 ribu orang (0,90 poin persen).Selama periode Maret 2013 - September
2013, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 20,01 ribu orang, sementara
di daerah perkotaan bertambah 4,99 ribu orang. Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) di Sulawesi Tenggara pada Agustus 2013 mencapai 4,46 persen,
mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen poin dibanding TPT Agustus 2012 sebesar
4,04 persen. TPT tertinggi adalah di Kota Kendari yaitu sebesar 9,55 persen dan
TPT terendah adalah di Kabupaten Konawe Selatan yaitu sebesar 0,46
persen.Sektor pertanian, sektor jasa, dan sektor perdagangan secara berurutan
menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja pada bulan Agustus 2013,
masing-masing sebesar 402.377 orang (41,53 persen), 185.858 orang (19,18
persen), dan 176.665 orang (18,23 persen).
10. Nusa Tenggara Barat (NTB) Jumlah
penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2012 mencapai 828,33
ribu orang (18,02 persen), berkurang 24,3 ribu orang (2,85 persen) dibandingkan
dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang sebesar 852,64 ribu orang (18,63
persen). Selama periode Maret – September 2012, penduduk miskin di daerah
perkotaan berkurang sekitar 18,0 ribu orang (dari 433,34 ribu orang pada Maret
2012 menjadi 415,38 ribu orang pada September 2012), sementara di daerah
perdesaan berkurang 6,4 ribu orang (dari 419,31 orang pada Maret 2012 menjadi
412,94 ribu orang pada September 2012). Jumlah penduduk yang bekerja
di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai 1.981.842 orang, berkurang
sekitar 133.501 orang dibanding keadaan Februari 2013 yang berjumlah 2.115.343
orang atau bertambah 3.078 orang dibanding keadaan Agustus 2012 yang berjumlah
1.978.764 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat pada
Agustus 2013 mencapai5,38 persen, mengalami kenaikan dibanding TPT Februari
2013 (5,37 persen) dan juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan TPT Agustus
2012 (5,26 persen).
11. Papua Barat Jumlah penduduk yang
bekerja di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai 1.981.842 orang,
berkurang sekitar 133.501 orang dibanding keadaan Februari 2013 yang berjumlah
2.115.343 orang atau bertambah 3.078 orang dibanding keadaan Agustus 2012 yang berjumlah
1.978.764 orang.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat pada
Agustus 2013 mencapai 5,38 persen, mengalami kenaikan dibanding TPT Februari
2013 (5,37 persen) dan juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan TPT Agustus
2012 (5,26 persen). Jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua Barat mencapai
370.750 orang, turun sebesar4.439 orang dibandingkan Februari 2013 dan naik
sebesar 9.153 orang dibandingkan satu tahun yang lalu (Agustus 2012)
Penduduk yang bekerja berkurang sebanyak 4.811 orang dari Februari 2013 dan
bertambah11.878 orang dibanding keadaan Agustus 2012.Pada bulan Agustus 2013
pengangguran mencapai angka 17.131 orang, meningkat 372 orang dibanding
Februari 2013 namun menurun sebanyak 2.725 orang dari Agustus 2012. Pada bulan
Agustus 2013 TPT sebesar 4,62 persen menurun sebesar 0,15 persen dibandingkan
Februari 2013 dan juga turun 1,02 persen dibandingkan Agustus 2012.
KESIMPULAN
Menurut
saya, dari seluruh data diatas apabila kita bandingkan akan menyatakan jumlah
penduduk miskin di Indonesia paling banyak terdapat di Jawa Timur, yang
jumlahnya 5,1 juta. Catatan sebagai kantong kawasan kaum miskin tentu saja
membuat warga dan pemerintah di Jawa Timur, perlu terus bekerja dalam
menanggulangi angka kemiskinan, pengangguran serta kesenjangan yang terjadi
pada daerah tersebut. Akan tetapi ada baiknya pemerinta diseluruh daerah
Indonesia harus selalu memperhatikan rakyat yang kurang mampu agar dapat
terciptanya kesejahteraan yag merata. Kemudian, diharapkan pemerintah juga
lebih peka terhadap pentingnya pendidikan guna untuk membangun SDM yang lebih
baik, khususnya pendidikan untuk di daerah-daerah terpencil yang minimnya
sarana pendidikan. Lalu, diharapkan juga pemerintah dapat membuka lapangan
pekerjaan yang luas agar bisa menampung para pengangguran yang jumlahnya
semakin meningkat dan dengan cara itulah niscaya kesenjangan pun akan
terhindarkan sera seluruh rakyat Indonesia menjadi sejahtera.
SUMBER:
