Perkembangan pemerintahan NKRI
pasca jatuhnya kekuasaan orde baru atau yang biasa disebut era reformasi yang
difokuskan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. SBY juga merupakan
presiden Indonesia yang pertama kali berhasil melaksanakan masa pemerintahannya
secara penuh di masa reformasi ini. Pada masa pemerintahan SBY ini terdapat
beberapa kondisi dan kebijakan yang ditempuh baik dalam bidang politik, hukum,
ekonomi, pendidikan, sosial, maupun budaya. Terpilihnya Susilo Bambang
Yudhoyono atau yang terkenal dengan sebutan SBY, telah membuat babak baru dalam
perjalanan sejarah Indonesia.
Kondisi perekonomian Indonesia
pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia
pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Terbukti,
perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan
finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian Indonesia akan terus
bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi global yang sedang
bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi pasar finansial,
walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan mampu bertahan.
Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan
sektor eksternal perekonomian Indonesia.
Pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap
kebuntuan tersebut. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia.
Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak
menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di
Indonesia.
Munculnya kebijakan pembelian
minyak dengan patokan harga dunia membuat masyarakat semakin menderita.
Fluktuasi harga minyak yang berubah-ubah membawa ketidakpastian harga minyak
bumi. Dampaknya masyarakat diombang-ambingkan dengan harga minyak yang tidak
pasti. Patokan harga luar negeri yang relatif tinggi bagi masyarakat Indonesia
membuat beberapa sektor perekonomian mengalami kenaikan harga. Pemerintah lewat
kebijakan penegakan hukum telah dapat mengembalikan kepercayaan rakyat untuk
menyerahkan mandat pemerintahan kepada eksekutif,sehingga dalam periode
kepemimpinan SBY ini masyarakat lebih memandang bahwapemerintah serius dalam
menangani masalah perekonomian yang berdampak pada peningkatan pendapatan
ekonomi masyarakat . Permasalahan Pada masa Orde Baru, perkembangan ekonomi dan
politik terlihat jelas. Tetapi,rakyat dikekang sehingga tidak ada kebebasan
berpendapat. Setelah reformasi telahberlangsung pergantian kepemerintahan.
Bank Indonesia (BI) memperkirakanpertumbuhan
ekonomiIndonesia dapat mencapai5,5-6 persen pada 2010 danmeningkat menjadi
6-6,5persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih
baikdari perkiraan semula. Sementara itu,pemulihan ekonomi global berdampak
positif terhadap perkembangan sektoreksternal perekonomianIndonesia. Kinerja
ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup
tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.
Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya
kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggidan
pengurangan utang Negara. Perkembangan yang terjadi dalam lima tahunterakhir
membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi duniamengenai Indonesia. Pertumbuhan
makro ekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara
menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi
dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat,
masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Tingkat pertumbuhan ekonomi
periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik
dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto
(1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja
Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja
pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Rata-rata pertumbuhan
ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang
mendekati target 6,6% Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005 dan
sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun
berikutnya.
Pemerintahan SBY-JK memang harus
menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena
lonjakan harga minyak dunia. Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya
transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%. Core inflation pun naik
menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang
otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua
digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%.
Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan
dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%. Efek
inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat
Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia
perbankan. Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus
mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh
ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap
liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global,
pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan
solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan.
Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan
menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah
tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah. Berdasarkan janji kampanye dan
usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK selama 4
tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata
di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu meningkatkan
pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi) naik di atas
10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal mensejahterakan
rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh Demokrat di bidang
ekonomi.
Koalisi Organisasi Masyarakat
Sipil mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperbesar
utang dalam jumlah sangat besar. Berdasarkan catatan koalisi, utang pemerintah
sampai Januari 2009 meningkat 31 persen dalam lima tahun terakhir. Posisi utang
pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun. Adapun posisi utang Janusari 2009
sebesar Rp 1.667 triliun atau naik Rp 392 triliun. Apabila pada tahun 2004,
utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per kepala, pada Februari 2009 utang per
kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala. Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2004-2009, koalisi menilai rezim sekarang ini adalah rezim
anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan turunnya secara drastis subsidi. Pada
tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar 6,3 persen dari produk domestik bruto.
Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen
dari PDB.
Presiden SBY mengakui, jika
dilihat sekilas pembangunan ekonomi pemerintahannya hanya berkaitan dengan
investasi bisnis dan pembangunan ekonomi skala menengah dan skala besar. Tapi
SBY menegaskan, tanpa investasi besar, ekonomi Indonesia takkan terangkat.
Panjang lebar SBY menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hal yang amat
penting dan tak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi riil masyarakat. Jadi
arah pembangunan ekonomi sudah benar. Kalau masih ada kekurangan di sana dan di
sini, ada koreksi, pemerintah terbuka akan kritik itu," tegas Susilo
Bambang Yudhoyono.
Susilo Bambang Yudhoyono
mempunyai cara sendiri menjadi pembangunan pertanian Indonesia berhasil. Bahkan
cara ini lah yang digunakan Indonesia sejak SBY memimpin. Cara pembangunan
pertanian itu, SBY menyebutnya sebagai strategi pembangunan ekonomi ‘jalan
tengah’. Strategi ini menggabungkan dua mekanisme pembangunan ekonomi.
“Pertama, strategi pembangunan ekonomi me-lalui pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada kekuatan ekonomi pasar untuk menentukan arah pembangunan. Peranan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan pasar yang dapat berfungsi secara efisien dan efektif,” papar SBY di IPB Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/12). Hanya saja, menurut SBY model ini tidak mampu mewujud-kan perekonomian yang equitable. Terlebih, sering gagal menghadirkan keadilan, antara lain tertinggal-nya kaum rentan dan miskin dari pertumbuhan ekonomi yang cepat.
“Kedua, pembangunan ekonomi yang lebih menekankan perlunya keterlibatan pemerintah yang besar dalam pembangunan. Keterlibatan pemerintah harus dilakukan sejak dari perancangan strategis sampai dengan tahap implementasinya. Model pem-bangunan pertanian merupakan pengejawantahan dari konsep command and centralized-economy atau konomi komando,” jelas SBY. Dua tipe pembangunan ekonomi itu SBY gabungkan menjadi satu tipe pembangunan ekonomi pertanian. Dalam tipe gabungan itu, intervensi kebijakan pemerintah diperlukan dengan tetap melibatkan sektor lain seperti swasta, BUMN, dan koperasi.
Ada
enam prioritas pembangunan yang ditetapkan Presiden dalam rapat kabinet:
1.
Pertumbuhan
ekonomi
2.
Penciptaan
lapangan pekerjaan
3.
Stabilitas
harga
4.
Pengentasan
kemiskinan
5.
Ketahanan
pangan
6.
Ketahanan
energi
"Apapun
yang terjadi di dunia akibat perubahan iklim, produksi, pangan di dalam negeri
kita harus ada. Ini berarti suplai harus ada, agar harga terjangkau. Demikian
juga dengan energi," kata Presiden SBY. SBY mengaku sudah berdiskusi
dengan Wakil Presiden Boediono untuk menyukseskan rencana tersebut. "Kami
usahakan bereskan semua, apakah itu kebijakan, regulasi, dan iklim. Dengan
demikian, tahun 2013 dan 2014 kami siap menghadapi tantangan global dan tetap
fokus pada enam sasaran yang telah saya sampaikan tadi," tegas SBY.
Pada masa pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono, prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian
nasional yang tangguh dalam pembangunan ekonomi nya lebih ke arah investasi
bisnis dan sektor pertanian,perikanan,peternakan dan kehutanan.
Kemudian dalam 10 tahun terakhir
(1998-2008), pembangunan di Indonesia mengalami kemajuan signifikan.
Pertumbuhan ekonomi, misalnya, pada tahun 1998 minus 13.1 persen. Pada SBY
tampil sebagai Presiden, tahun 2004, pertumbuhan ekonomi naik pesat menjadi 5.1
persen. Dan tahun 2008 diproyeksikan sebesar 6,4 persen. Cadangan devisa yang
semula 33.8 miliar dolar AS, pada tahun 2008 naik menjadi 69.1 persen. Tingkat
kemiskinan juga terus berkurang. Pada tahun 1998, angka kemiskinan mencapai
24.2 persen. Pada masa awal Presiden SBY, tingkat kemiskinan ini turun menjadi
16.7 persen. Dan pada 2008 tinggal 15.4 persen dari total penduduk Indonesia. Utang
kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dipangkas habis pada masa pemerintahan
SBY. Tengok saja, pada tahun 1998, utang Indonesia kepada IMF sebesar 9.1
miliar dolar AS. Pada tahun 2006, dua tahun setelah memimpin Indonesia,
Presiden SBY berhasil melunasi seluruh utang kita sebesar 7.8 miliar dolar AS.
Selengkapnya,
lihat data-data laju pembangunan Indonesia 10 tahun terakhir berikut. Data-data
ini berasal dari BPS.
"Masyarakat
desa sangat merasakan pertumbuhan ekonomi," kata Wakil Ketua Umum Partai
Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Kamis (26/12), di Jakarta.
Nurhayati
menambahkan, saat ini masyarakat desa sudah menikmati program-program
pemberdayaan ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Contohnya, program PNPM
Mandiri yang berhasil menciptakan pembangunan infrastruktur di desa,
jalan-jalan, dan subsidi pupuk.
"Keberhasilan
pemerataan pembangunan juga bisa dilihat dari akses pendidikan yang bisa
dinikmati seluruh masyarakat desa. Pemerintah telah mencanangkan program bidik
misi. Mahasiswa yang ikut program ini tidak hanya bebas kuliah tapi dapat
insentif Rp 600 ribu per bulan," katanya. Ironisnya,
klaim Demokrat itu bertentangan dengan data yang pernah dikeluarkan Badan Pusat
Statistik. Menurut BPS, pada 2002 ada 20 persen orang kaya di Indonesia yang
menikmati 41 persen pendapatan nasional. Tahun 2012, saat SBY-Boediono
memerintah, orang-orang kaya menikmati 49 persen pendapatan nasional atau
hampir separuh dari total pendapatan negara. Hal sebaliknya terjadi di kalangan
masyarakat miskin. Pada 2002, 40 persen kelompok miskin hanya menikmati 20
persen pendapatan nasional. Angka itu terus menurun pada 2012 saat orang miskin
hanya menikmati 16 persen pendapatan nasional. Artinya, hasil pembangunan
semakin sedikit dinikmati orang miskin.
Masih menurut BPS, persoalan
ekonomi tidak hanya menyangkut kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat.
Dari data BPS 2012, sebanyak 57,6 persen PDB Indonesia dihasilkan Pulau Jawa
dan Bali. Sisanya sebanyak 23,7 persen dihasilkan Sumatera, 9,8 persen dihasilkan
Kalimantan. Sedangkan Kawasan Timur yang meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua hanya menghasilkan PDB 9 persen. Fakta ini menunjukkan 80
persen kegiatan perekonomian terjadi di Pulau Jawa.
Ketua DPD Irman Gusman
mengatakan, kesenjangan ekonomi menyebabkan tingginya angka daerah tertinggal
di kawasan Indonesia bagian timur. Persentase jumlah orang miskin di kawasan
itu dua kali lebih tinggi daripada rata-rata nasional.
KESIMPULAN
Bahwa
pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi banyak
kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan
kebebasan berpendapat. Akan tetapi Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan.
Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan
perencanaan pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi
dalam pemerintahan yang akan berjalan untuk beberapa tahun ke depan lagi. Namun,
terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak dapat melihat kesuksesan suatu
pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita harus memandang dari berbagai
sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru, memang dalam
beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa saja hal ini dikarenakan pada
masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk pada Orde Baru
tidak terlihat. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, musyawarah
mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat. Meski
begitu, musyawarah mufakat ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Sehingga
dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah cukup
berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi.
SUMBER
